logo

DPD RI Micro Site

Sabtu, 23 September 2017 | Edisi : Indonesia

Nono: Indonesia Harus Bangun Kekuatan Maritim untuk Perkuat Posisi Tawar

Kamis, 14 Sep 2017 - 16:03:12 WIB
Bara Ilyasa, TEROPONGSENAYAN
68nono-sampono.jpg
Sumber foto : Istimewa
Nono Sampono

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono membuka acara Focus Group Discussion (FGD) bertajuk 'Kemitraan Strategis Daerah dan Luar Negeri dalam Memperkuat Diplomasi Ekonomi RI dan Pembangunan Daerah' di ruang GBHN, Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (14/9/2017).

Nono mengatakan bahwa Indonesia mempunyai peran strategis di kawasan Asia Pasific dalam tujuan poros maritim dunia. Menurutnya, ada tiga cara agar Indonesia mempunyai peran strategis yaitu, menjaga kawasan ASEAN agar tidak masuk dalam wilayah konflik, menjamin keamanan dan kelancaran arus pelayaran di perairan Indonesia khususnya dari dan ke Laut Cina Selatan dan melakukan diplomasi Maritim dengan mengedepankan saling percaya dan kerjasama yang saling menguntungkan demi kepentingan bersama di kawasan.

“Untuk hal-hal tersebut diatas Indonesia perlu memperkuat posisi tawar dengan membangun kekuatan maritim (Ekonomi dan Militer)," ujar senator dari Maluku ini dalam keynote speechnya.

Lebih lanjut Nono menyinggung peran Indonesia dalam menjaga kawasan ASEAN agar tidak masuk dalam wilayah konflik, salah satunya Indonesia harus bersikap soal kekerasan etnis Rohingya di Myanmar.

“Indonesia harus terlibat seperti kasus di Myanmar agar tidak terjadi konflik yang lebih besar lagi”, kata Nono.

Acara yang dihadiri oleh duta besar dari Kerajaan Arab Saudi, Kerajaan Qatar, Brazil, Meksiko serta perwakilan dari Kedutaan Besar Republik Korea, Kerajaan Inggris dan Irlandia Utara tersebut digelar Badan Kerja Sama Parlemen DPD RI (BKSP DPD RI).

Narasumber dalam FGD ini yaitu Lefianna Hartati Ferdinandus (Direktur Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya, Kementerian Luar Negeri), Kurniawan Ariadi dari Kementerian PPN/Bappenas dan Husen Maulana dari BKPM.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua BKSP DPD RI GKR Ayu Koes Indriyah mengatakan, kerjasama internasional merupakan keharusan dalam pergaulan dan persahabatan yang bermartabat dan saling menghormati di antara bangsa-bangsa di dunia yang berdaulat.

GKR Ayu menambahkan, Indonesia akan selalu menjadi sahabat dengan berbagai bangsa karena melalui kerjasama, dunia akan menjadi lebih baik dan membuka berbagai kesempatan untuk memajukan peradaban, ilmu pengetahuan, perdagangan bebas dan demokrasi, serta interaksi antar masyarakat yang saling menghormati keragaman budaya dan tradisi setiap bangsa.

“Dengan acara ini saya berharap para narasumber dapat memberikan masukan dan pandangan mengenai Model dan Bentuk Kerjasama Internasional Untuk Pembangunan Daerah yang perlu dikembangkan BKSP DPD RI khususnya dan daerah pada umumnya," urai senator dari Jawa Tengah ini.

Di akhir acara, senator dari Bali Arya Wedakarna membacakan kesimpulan FGD yaitu, daerah dapat melakukan kerjasama internasional dengan prinsip antara lain mendukung penyelenggaraan pembangunan nasional dan daerah, pemberdayaan masyarakat.

Pihak Kementerian Luar Negeri memberikan dua catatan dalam pengembangan kerjasama Internasional yang berhasil yaitu perlunya proses penjajakan sebelum perundingan dilakukan, mencegah perjanjian zombie yaitu perjanjian yang secara formal ada namun tidak diimplementasikan, serta perlunya koordinasi dengan Kementerian/Lembaga.

“Untuk pengembangan kerjasama daerah perlu adanya peran pemerintah pusat dalam penanganan keamanan dan terorisme dan menyederhanakan banyaknya pihak yang harus dihubungi dalam berinvestasi," tutupnya.(yn)