logo

DPD RI Micro Site

Sabtu, 23 September 2017 | Edisi : Indonesia

DPD Minta Pengelolaan Dana Desa Diserahkan ke Daerah Masing-Masing

Sabtu, 09 Sep 2017 - 15:00:00 WIB
Bara Ilyasa, TEROPONGSENAYAN
85ahmad-muqawwam-dpd.jpg
Sumber foto : Istimewa
Ahmad Muqowwam

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Ketua Komite I DPD Akhmad Muqowam meminta pemerintah memberikan keleluasaan kepada daerah masing-masing untuk mengelola dana desa. Alasannya, karena desa merupakan objek dalam pembangunan yang paling paham kebutuhan daerahnya.

"Dengan adanya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ini harusnya desa dan masyarakat desa bisa bersama-sama membangun desanya," ujar Akhmad Muqowam saat diskusi dengan tema Rakyat, Desa Dan Tanahnya, Jakarta, Sabtu (9/9/2017).

Muqowam menjelaskan, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memiliki empat lingkup pembahasan yakni terkait pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.

Menurutnya, lahirnya UU Desa adalah karena desa tidak pernah dapat apresiasi pemerintah. Sebelumnya, kebijakan yang dibuat bersifat top down dan cenderung satu arah.

"Intinya banyak daya tolak masyarakat di desa, sehingga berdasarkan data statistik itu 56% penduduk desa ada di perkotaan, karena tidak bisa hidup di desa. Tidak seperti di Thailand yang pemerintahnya tidak membolehkan lebih dari 30% warga negara hidup di perkotaan, karena pemerintah telah konsern ke desa untuk menyokong bidang pertanian," ungkap Muqowam.(yn)