logo

DPD RI Micro Site

Sabtu, 23 September 2017 | Edisi : Indonesia

DPD Berharap Dana Desa Tidak Dikurangi

Kamis, 07 Sep 2017 - 11:45:42 WIB
Ferdiansyah, TEROPONGSENAYAN
41Ajiep-Padindang.jpg
Sumber foto : Istimewa
Ajiep Padindang

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Setelah sebelumnya rapat dengan Menteri Bappenas, Komite IV dan tim anggaran Komite I, II, III DPDRI membahas kembali RUU APBN 2018 dengan Menteri Keuangan RI di Kompleks Parlemen, Rabu (6/9/2017).

Ketua Komite IV Ajiep Padindang berharap di 2018 tidak ada penurunan dana untuk desa.

“Saya harap untuk desa bisa dianggarkan dikisaran 70-100 juta akan diterima di 2018. Saya berharap bisa mendapatkan informasi yang komprehensif dari ibu menteri tentang RAPBN 2018 hari ini,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa APBN disusun di 2018 didasari beberapa konteks yaitu ekonomi.

“Pada 2018 di proyeksikan perekonomian dunia akan semakin baik dengan 3,6%, tapi kita tetap waspadai perdagangan internasional masih stagnan 3,9%,” paparnya.

Negara ASEAN, lanjutnya, pada tahun 2018 diperkirakan perekonomiannya akan tumbuh diatas 5%, dan investasi akan meningkat dibanding tahun sebelumnya yang akan tumbuh 6,3%.

Terkait dengan Inflasi yang akan meningkatkan daya beli masyarakat, menurut Sri faktor pemicu inflasi adalah harga pangan dan harga yang diatur pemerintah. “Dengan RAPBN 2018, maka presiden menentukan harga yang diatur pemerintah seperti harga energi, listrik dan BBM yang tidak akan mengalami perubahan,” terangnya.

Soal utang Indonesia yang dipermasalahkan beberapa pihak, Sri mengklaim bahwa penambahan utang bisa dikendalikan.

“Hutang bisa kita kendalikan, beredar berita bahwa hutang itu sepertinya masalah besar padahal bisa kita atasi, Namun pemerintah tetap merencanakan dengan hati hati untuk membiayai hal hal yang prioritas,” katanya

Dengan penerimaan perpajakan dari tax amnesty selesai, Sri menyampaikan pemerintah akan upayakan belanja pemerintah agar melakukan belanja strategis seperti belanja infrastruktur, dan penyerapan belanja secara baik agar mengurangi kemiskinan dan bermanfaat luas.

Di 2018, asumsi makro yang digunakan adalah pertumbuhan menjadi 5,4%, inflasi sebesar 3,5%, dan nilai tukar 13.500/ dollar, dengan harga minyak 48 dolar per barel, maka fokus apbn adalah pada Sisi belanja proiritas belanja untuk kurangi kemiskinan dan kesempatan kerja. Selain itu pendapatan negara dari pajak, pabean cukai dan pendapatan bukan pajak juga menjadi fokus apbn selain menjaga pembiayaan agar terkendali.

Pada sesi terakhir senator Sumatera Barat, Leonardy Harmainy menyampaikan aspirasi daerah karena banyak pengusaha umkm yang sulit untuk memenuhi kewajiban bayar pajak, “Tentang pajak, jika salah satu cara meningkatkan pajak dengan efaktur, kalau untuk pengusaha yang besar itu sudah jalan, tapi di daerah itu untuk setingkat umkm dan pengusaha pemula, mungkin ada kebijakan untuk umkm yang sering mengalami kendala,

“Tentang dana desa yang tetap 60 triliun di 2018, itu keterlambatan dana desa itu adalah salah kabupaten yang telat menyalurkan dananya. Nah yang relatif tidak ada adalah pendamping teknis, dimana kepala desa tidak punya pengalaman. Mohon bisa dibantu untuk bisa atasi masalah teknis di daerah yang kurang panduan teknis,” ujarnya.

Sementara senator dapil Lampung Andi Surya, meminta agar pembagian dana di bidang pendidikan bisa merata. “Mahasiswa di Indonesia berjumllah sekitar 7 jutaan dimana sekitar 60% berasal dari swasta. Namun sesuai dengan uu sistem pendidikan nasional, sudah tidak adalagi dikotomi perguruan tinggi negeri dengan swasta, dimana peruntukan dana sebesar 90% itu masuk ke PTN, sedangkan swasta hanya dapat aliran dana sebesar 10%,” paparnya.

Pada akhir acara Sri menyampaikan bahwa akan me-reformasi perpajakan. “Kita gunakan pajak untuk berikan insentif bagi dunia usaha untuk tingkatkan minat investasinya,” katanya.

Ada beberapa point penting yang ditegaskan Sri, yaitu fokus subsidi untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar daerah, sementara tidak diperlukan kenaikan harga minyak di 2018.

Menyoroti sektor pendidikan, ada 19.7 juta jiwa akan dapat kartu indonesia pintar agar tetap sekolah, disusul oleh program BOS, beasiswa dan tunjangan profesi guru PNS, non PNS, agar sektor pendidikan semakin baik dan penyerapannya tepat guna. Menurut Sri kemampuan daerah itu didukung oleh sumber daya manusia yang baik.(yn)