logo

DPD RI Micro Site

Sabtu, 23 September 2017 | Edisi : Indonesia

Komite IV DPD Rapat dengan Menteri PPN Bahas Pengangguran

Rabu, 06 Sep 2017 - 08:35:13 WIB
Ferdiansyah, TEROPONGSENAYAN
69bambang-brodjo-ist.jpeg
Sumber foto : Istimewa
Bambang Brodjonegoro

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Komite IV DPD RI dan tim anggaran Komite I, II dan III menggelar rapat kerja dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. Rapat tersebut beragendakan membahas RUU APBN Tahun Anggaran 2018 dan persoalan pengangguran.

Saat ini pengangguran merupakan masalah yang cukup meresahkan di Indonesia, yang menjadi salah satu penyebab pertumbuhan ekonomi melambat dan penyebab kemiskinan. Berdasarkan data dari BPS, Pada Februari 2017 lalu, data pengangguran tercatat 5,33 persen atau 7,01 juta orang. Bila dibandingkan Februari 2016 lalu mencapai 5,50 persen, maka data pengangguran terbuka Februari 2017 mengalami penurunan 0,17 persen atau 10.000 orang.

Ketua komite IV Ajiep Padindang mengatakan, beberapa permasalahan yang juga terjadi di daerah di antaranya adalah dana alokasi umum yang jadi sumber belanja langsung bagi daerah, tapi pagunya masih rendah.

Dalam rapat tersebut Bambang Brodjonegoro menyampaikan, kemiskinan secara prosentase turun sampai 2 % yang setara dengan 240 ribu jiwa.

“Dengan pengurangan angka kemiskinan 240 ribu jiwa Pemerintah sudah berusaha untuk menjadikan keadaan menjadi lebih baik dimana masyarakat miskin semakin berkurang. Begitu juga dengan pengangguran terbuka di 2015 itu diangka 5,9 % namun di tahun 2017 sudah turun menjadi 5,3 % dan kita masih terus upayakan agar investasi bisa samkin baik di Indonesia sehingga bisa menciptakan lapangan pekerjaan,” kata Bambang di Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (5/9/2017).

Dengan penduduk 260 juta orang, lanjut Bambang, kestabilan ekonomi juga harus dijaga. Investasi sangat penting karena dengan adanya investasi swasta, pemerintah, asing dan domestik maka akan menciptakan lapangan kerja juga bagi masyarkat.

“Investasi ini sangat baik efeknya, karena negara negara maju pun itu bertumpu pada investor yang bergerak di bidang industri. Nah indonesia ini harus memiliki kepastian hukum bagi para investor, juga mempermudah perijinannya agar pertumbuhan ekonomi semakin cepat. Tentu saja kami di Bappenas juga fokus ke sektor lain juga seperti pariwisata, ketahanan pangan, ketahanan energi, kesehatan, pertahanan kemanan dan beberapa prioritas nasional lainnya,” ujar Bambang.

Menurutnya, Bappenas juga fokus kepada Pelatihan, program padat karya di desa, sehingga bisa memberdayakan masyarakat yang ada di desa.

“Dengan adanya program padat karya diarahkan agar pembangunan di desa dilakukan oleh warga sendiri dan dibayar oleh desanya, ini sudah berjalan, jadi tidak diberikan ke pemborong diluar,” pungkasnya.

Dalam rapat tersebut Senator dapil Jawa Timur Budiono berharap, perencanaan Bappenas yang baik bisa terealisasi sesuai dengan kenyataan di lapangan.

“Perencanaan pasti bagus, apakah anggaran akan benar benar tersedia?,” katanya.

Di kesempatan yang sama Senator dari Dapil Kepulauan Riau Hari Pinto mengkritisi soal pembangunan di daerahnya.

“Pertumbuhan ekonomi di Kepri masih bertumpu ke Batam, ada beberapa hal yang perlu disegerakan yaitu soal pelabuhan yang lebih besar, agar bisa mendukung perdagangan dan perkembangan ekonomi di kepri. Lalu soal pelatihan kerja buat kaum muda, itu di kepri tidak ada, makanya anak muda kepri sulit untuk memiliki sertifikat melaut karena tidak ada akses, pelatihan tenaga las untuk bekerja di bintang karimun itu juga susah kita akses, dimana kita bisa dapatkan di kepri, apakah ada skema pinjaman lunak agar masyarakat bisa ikut pelatihan di swasta?,” paparnya.

Menjawab soal perencanaan Bappenas yang baik tapi masih belum bisa terealisasi sepenuhnya, Bambang mengatakan, pihaknya hanya sebatas perencanaan sementara proses pengesahan APBN ada di ranah Kementerian Keuangan.

“Kedepan sistem kita semoga lebih baik lagi, seperti yang sudah diatur PP 17 tahun 2017 maka bappenas bisa ikut memantau apa yang akan di tetapkan dan di laksanakan pada APBN,” tuturnya.

Soal pelatihan perencanaan, lanjut Bambang, hal itu bisa dikelola Pemprov dan Pemda yang bekerjasama dengan pihak swasta.

Nah, untuk pemprov dan pemda bisa kordinasi dan bekerjasama dengan pihak swasta agar bisa memberikan pelatihan, semoga ke depan Pemprov dan Pemda bisa berperan aktif lagi,” tutupnya.(yn)