logo

DPD RI Micro Site

Sabtu, 25 November 2017 | Edisi : Indonesia
Aktifitas Pimpinan

Datangi DPD RI, Dirut PLN Bantah Ada Kenaikan Tarif Listrik

Senin, 19 Jun 2017 - 21:41:49 WIB
M Anwar , TEROPONGSENAYAN
63FB_IMG_1497883097894.jpg
Sumber foto : Istimewa
Ketua DPD RI Oesman Sapta saat menerima kedatangan Dirut PT PLN Sofyan Basyir, Senin (19/6/2017) di kantornya, komplek parlemen Senayan, Jakarta

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Direktur Utama PT PLN Sofyan Basyir, Senin (19/6/2017) menemui Ketua DPD RI Oesman Sapta di komplek parlemen Senayan, Jakarta. Pada kesempatan itu Sofyan menegaskan tidak ada kenaikan tarif listrik. Menurut dia yang terjadi adalah pencabutan subsidi listrik dari yang tidak berhak dialihkan kepada yang berhak disubsidi.

Pada pertemuan tersebut Ketua DPD RI Oesman Sapta bersama Ketua Komite II Parlindungan Purba. Ketua DPD RI melihat bahwa pencabutan subsidi listrik dari yang tidak berhak kepada yang berhak sudah tepat. Meneruskan penjelasan Sofyan, Ketua DPD RI mengungkapkan sejak 2015 tarif listrik belum mengalami kenaikan.

“Menurut penjelasan Dirut PLN dari tahun 2015 sampai sekarang listrik turun dan itu faktanya dan PLN bisa membuktikan hal tersebut, yang ada pencabutan kepada yang tidak berhak danitu diperlukan untuk pemerataan listrik di daerah,” ujar Oesman Sapta.

Sofyan Basyir malah mengatakan PLN sudah melakukan pendataan ke lapangan bahwa banyak orang atau pelanggan listrik PLN yang tidak layak mendapat subsidi. Golongan inilah yang tidak lagi diberi subsidi. Sebaliknya, hingga saat ini masih ada 4,3 juta rumah tangga yang berhak mendapatkan subsidi.

“Jangan sampai orang yang mampu punya mobil dan rumah dengan menggunakan 2 sampai 3 meteran 900-an watt tetap dibiarkan mendapat subsidi. Ini tidak tepat. Berdasarkan fakta di lapangan, kami sudah melakukan pendataan ada 19 juta pelanggan golongan ini yang tidak layak mendapat subsidi. Sisanya ada 4,3 yang masih berhak disubsidi," papar Sofyan.

Selain itu, pada kesempatan tersebut Oesman Sapta juga menyoroti bahwa tudingan PLN melakukan monopoli adalah tidak tepat. Sebab PLN sudah memberikan kesempatan dan peluang kepada swasta terlibat dalam pembangunan proyek pembangkit listrik 35 ribu MW. Bahkan dari kapasitas tersebut yang dibangun PLN hanya 10 ribu MW.

Sedang Ketua Komite II Parlindungan Purba minta PLN mulai mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan. Terlebih lagi Indonesia memiliki potensi sumber energi baru dan terbarukan ini dengan melimpah, antara lain minyak sawit, bio gas, dsbnya.

“Saya setuju dengan porsi pencabutan subsidi listrik saat ini karena sudah tepat. Hal yang lain yang perlu diperhatikan oleh PLN dalam perlu menekan biaya produksi listrik dengan pemanfaatan energi alternatif seperti minyak sawit ataupun gas,” tutup Senator asal Sumatera Utara.(dia)