logo

DPD RI Micro Site

Sabtu, 23 September 2017 | Edisi : Indonesia
Info DPD

Margarito Kamis : OSO, Nono dan Damayanti Sah Pimpin DPD RI

Senin, 29 Mei 2017 - 23:43:47 WIB
Aris Eko , TEROPONGSENAYAN
10IMG_20170529_233624.jpg
Sumber foto : Aris Eko
Margarito Kamis dan para pembicara saat diskusi bertajuk

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Pimpinan DPD RI yang terdiri Oesman Sapta Odang (OSO), Nono Sampono dan Damayanti Lubis dinilah sah. Sebab, sebelum disumpah oleh Mahkamah Agung (MA) proses pemilihan dapat rapat paripurna telah memenuhi kuorum dan sesuai prosedur aturan yang berlaku.

Demikian disampaikan pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis dan dua praktisi ilmu hukum Aldwin Rahadian dan Kresna Wasedanto. Mereka mengungkapkan itu dalam diskusi bertajuk 'Menakar Legalitas Pimpinan DPD RI' di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta, Senin (29/5/2017).

"Saya bilang pimpinan DPD RI sekarang tidak perlu khawatir karena sudah jelas sah," ujar Margarito.

Menurut Margarito, tuntutan pembatalan sumpah pimpinan DPD RI oleh MA yang diajukan kubu Farouk Muhammad dan GKR Hemas ke PTUN salah alamat. Sebab tuntutan tersebut menurut dia tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

"MA tidak bisa membatalkan peristiwa pelantikan itu. Tidak ada jalan hukum bagi MA membatalkan pelantikan itu. Suka tidak suka, pimpinan DPD RI yang sekarang ini sah!," papar Margarito.

Pendapat senada juga diungkapkan oleh Aldwin dan Kresna. Menurut kajian mereka, legalitas pimpinan DPD saat ini sudah kuat. Sebab dilakukan dalam sidang paripurna yang memenuhi kuorum, dipimpin oleh Anggota tertua dan termuda sebagai pimpinan sementara sesuai UU MD3.

"Jadi MA tidak salah. Sebab pengucapan sumpah hanya seremonial sesuai prosedur. Adapun semua keputusan merupakan hasil sidang paripurna DPD RI sendiri yang memenuhi kuorum dan pemilihan secara aklamasi. Oleh karena itu MA datang dan menyumpah. Jadi sudah final!," papar Aldwin.

Hadir pada diskusi tersebut Wakil Ketua DPD RI Damayanti Lubis, Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris dan sejumlah praktisi hukum. Mereka semua optimistis PTUN akan menolak tuntutan kubu Farouk Muhammad dkk dalam putusan tanggal 8 Juni 2017.(ris)