logo

DPD RI Micro Site

Sabtu, 23 September 2017 | Edisi : Indonesia
Aktifitas Komite

Tuntut Percepatan Pembangunan Kelistrikan di Anambas, Ini Alasan DPD

Minggu, 28 Mei 2017 - 15:35:28 WIB
M Anwar , TEROPONGSENAYAN
17FB_IMG_1495915672659.jpg
Sumber foto : Istimewa
Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite II DPD RI bersama SKK Migas, PT. PLN, Kementerian ESDM, Pertamina, dan Pemerintah Kabupaten Anambas hari Selasa (9/5/2017) membahas pembangunan kelistrikan di Anambas

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--DPD RI meminta agar percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau segera diwujudkan. Adanya infrastruktur ketenagalistrikan tersebut diyakini menjadi solusi atas permasalahan belum meratanya pasokan listrik di Kabupaten Anambas.

Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dapat diarahkan pada pengembangan energi baru jika infrastruktur ketenagalistrikan yang berbasis penggunaan energi fosil susah dibangun di Kepulauan Anambas.

Permasalahan tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite II DPD RI bersama SKK Migas, PT. PLN, Kementerian ESDM, Pertamina, dan Pemerintah Kabupaten Anambas hari Selasa (9/5/2017). Dalam RDP tersebut, Ketua Komite II Parlindungan Purba mengatakan bahwa masih banyak daerah di Anambas yang belum menikmati listrik. Dirinya meminta agar adanya pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan energi baru di Anambas.

“Kami minta PLN mengalokasikan listrik sebesar 2,5 MW di Anambas kedepannya. Nanti kami akan bantu carikan investor untuk membangun PLTS, bisa melalui BUMD. Tetapi pemkab harus membuat perencanaan terlebih dahulu terkait pembangunan PLTS tersebut," ujarnya.

Untuk menindaklanjuti masalah ketenagalistrikan di Anambas, Komite II juga akan segera menggelar Focuss Group Discussion (FGD) bersama Mendagri, Menteri ESDM, Dirut PLN, dan gubernur untuk membahas perumusan Rancangan Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD).

Menurut Senator Kepulauan Riau Haripinto Tanuwidjaja, kondisi kelistrikan di Anambas sudah cukup membaik, tetapi masih banyak daerah yang belum mendapat aliran listrik selama 24 jam. Contohnya, Kabupaten Karimun yang berpenduduk 10 ribu jiwa namun aliran listrik yang tersedia hanya untuk 12 jam/hari. Padahal kebutuhan energi listrik tidak hanya untuk keperluan rumah tangga, tetapi juga perekonomian dan pariwisata.

“Potensi pariwisata di Anambas sebenarnya sangat besar. Dengan adanya dukungan kelistrikan, maka pariwisata di Anambas dapat menarik banyak investor,” tukasnya.

Menanggapi itu, Asisten Bupati Kepulauan Anambas, Masykur menjelaskan saat ini di tiga gugusan pulau di Anambas aliran listrik disuplai dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel. Tetapi aliran listrik tidak berjalan selama 24 jam. “Salah satu kendalanya adalah kurangnya pasokan BBM jenis solar. Karena distribusi BBM sering terkendala oleh tingginya ombak, sehingga kapal yang mengangkut BBM tidak bisa berlayar,” ujar Masykur.

Sementara itu, Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Alihuddin Sitompul, mengatakan untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) No. 38/2016. Permen tersebut membuka kesempatan bagi swasta untuk mengelola usaha kelistrikan hingga 50 MW di suatu daerah.

Alihuddin mengusulkan agar pemerintah daerah di Anambas mampu menarik peranan swasta sebagai investor pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Dirinya meminta agar tidak hanya menunggu pembangunan dari PLN atau Pertamina, karena keduanya juga mempunyai perencanaan perhitungan ekonomi dalam pembangunan infrastruktur kelistrikan. Oleh karena itu dirinya meminta agar pemerintah daerah juga merumuskan RKUD.

“Tetapi yang terjadi sampai saat ini belum ada pihak swasta yang tertarik untuk mengelola listrik, karena dilihat adalah nilai ekonomisnya. Pihak swasta menilai hal itu tidak terlalu menguntungkan,” kata Allihuddin.

Selain itu, dirinya mengusulkan untuk daerah yang mempunyai masalah soal kelistrikan terkait BBM, dapat menggunakan energi baru seperti menggunakan tenaga angin yang di-hybrid-kan dengan PLTD. "Dulu kami upayakan 2015 ada hybrid antara PLTD dengan PLTS, tetapi sampai sekarang belum berhasil. Dan untuk di Anambas ini dapat diselesaikan dengan PLTS atau PLTA," jelasnya.

Secara terpisah, usai RDP Ketua Komite II DPD Parlindungan Purba juga berkunjung ke ruang rapat Wakil Ketua DPD Darmayanti Lubis. Pada kesempatan itu, ia menyampaikan bahwa Pimpinan Komite II DPD akan meninjau pembangunan listrik di Kepulauan Anambas pada 22 Mei 2017.

Parlindungan Purba juga berharap agar Senator asal Sumatera Utara tersebut dapat hadir pada FGD yang akan membahas ketenagalistrikan di Anambas. “Saya berharap Bu Darmayanti bisa datang dan menjadi pembuka dalam FGD tersebut,” harapnya.(ars/fan)