logo

DPD RI Micro Site

Sabtu, 25 November 2017 | Edisi : Indonesia
Aktifitas Komite

Komite III DPD Prioritaskan Dua RUU Inisiatif

Minggu, 28 Mei 2017 - 02:28:30 WIB
Ferdiansyah , TEROPONGSENAYAN
49FB_IMG_1495912923033.jpg
Sumber foto : Istimewa
Ketua Komite III DPD Hardi Selamet Hood saat menyerahkan hasil kerja kepada Ketua DPD RI Oesman Sapta dalam Sidang Paripurna Ke-11 di Nusantara V Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (8/4/2017)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Pada Masa Sidang IV Tahun 2016-2017, Komite III DPD RI hanya dapat melaksanakan beberapa agenda kegiatan. Hal itu dikarenakan singkatnya masa sidang kali ini pada 10 April 2017 hingga 7 Mei 2017.

Adapun program yang menjadi prioritas pembahasan Komite III pada rentang waktu tersebut yaitu pembahasan RUU Tentang Sistem Pengupahan, RUU Tentang Ketahanan Keluarga, dan Pengawasan atas Pelaksanaan UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Ketua Komite III DPD Hardi Selamet Hood mengatakan pada masa sidang kali ini Komite III sedang menyusun RUU Sistem Pengupahan dan RUU Ketahanan Keluarga. Kedua RUU itu menjadi usul inisiatif Komite III dan masih dalam tahap inventarisasi materi.

"Ini masih dalam tahap inventaris materi sebagai bahan penyusunan naskah akademik dan draft RUU," ucapnya saat saat Sidang Paripurna Ke-11 di Nusantara V Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (8/4/2017).

Ia mengatakan berkenaan dengan RUU Sistem Pengupahan. Komite III melakukan kunjungan kerja ke Provinsi NAD, Kalimantan Tengah, dan Papua. "Dari hasil pertemuan dengan stakeholder diperoleh beragam masukan pemikiran terkait mendukung adanya RUU Sistem Pengupahan," ujar senator asal Kepri
Sementara itu, terkait penyusunan hasil pengawasan DPD atas Pelaksanaan UU No. 39 Tahun 2004.

Komite III telah melakukan finalisasi dan telah menyepakati draft hasil pengawasan. "Salah satunya merekomendasikan agar pemerintah bekerjasama dengan lembaga terkait dengan melakukan audit kurikulum dan mutu pendidikan serta pelatihan kerja. Sehingga selaras dengan kebutuhan negara penempatan," tegas Hardi.

Sehubungan dengan hal itu, Komite III melalui Sidang Paripurna kali ini dapat menyetujui dan mengesahkan hasil pengawasan. Untuk selanjutnya disampaikan kepada DPR RI.

Pada kesempatan tersebut, Pimpinan Sidang Paripurnan DPD yang diwakili oleh Wakil Ketua DPD Nono Sampono menyetujui hasil pengawasan atas pelaksanaan UU No. 39 Tahun 2004. Pada pengambilan keputusan tersebut, sidang paripurna telah memenuhi kuorum anggota DPD RI yang hadir dan berlangsung tertib.(dia/dpd)